Setiap perusahaan di Indonesia harus didirikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur jenis perusahaan, model investasi dan spesialisasi industri tersebut.

Pada dasarnya UUPT mengatur sebagai berikut: –

– Pembentukan dan prosedurnya;
– Modal dan Saham;
– Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Keuntungan;
– Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Kewajiban wajib bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan / atau terkait dengan sumber daya alam)
– Rapat Umum Pemegang Saham;
– Direksi dan Dewan Komisaris;
– Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Corporate Split;
– Inspeksi Perusahaan; dan
– Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Perusahaan Sebagai Badan Hukum manfaat hubungan internasional .

UUPT dianggap sebagai ketentuan “payung” bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia bersama dengan undang-undang khusus lainnya yang mengatur pertimbangan khusus.

Di Indonesia terdapat dua jenis perusahaan, yaitu: –

– Perusahaan Terbuka (Tbk) – Diatur berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
– Perusahaan swasta.

Perusahaan Terbuka adalah perusahaan yang menawarkan surat berharga (saham / saham, obligasi / pinjaman, dll.) Untuk dijual kepada masyarakat umum, biasanya melalui bursa, sedangkan Perusahaan Swasta sebaliknya (jangan menawarkan efeknya untuk dijual kepada masyarakat umum).

Dalam kaitannya dengan model investasi terdapat dua jenis model investasi bagi perusahaan Indonesia, yaitu: –

– Investasi asing langsung; dan
– Penanaman Modal Daerah (keduanya diatur dalam UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Dalam kaitannya dengan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara, perusahaan tersebut juga harus memenuhi Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Baca Juga : Ikan Koi Hitam

Untuk industri perusahaan tertentu, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan tersebut, seperti: –

– Industri Perbankan (Diatur dengan UU 10 Tahun 1998 tentang Bank);
– Industri Asuransi (Diatur dengan UU 2 Tahun 1992 tentang Industri Asuransi);
– Industri Telekomunikasi (Diatur dengan UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi);
– Industri Pertambangan (Diatur dengan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
– Industri Perkebunan (Diatur dengan UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan);
– Dan sebagainya.

Ada pula undang-undang lain yang mengatur perusahaan dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti: –

– Masalah transaksional (Diatur oleh Hukum Perdata Indonesia, Undang-undang Hipotek, Hukum Fidusia dan Undang-Undang Perpajakan);
– UU Ketenagakerjaan (Diatur oleh UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
– Dan sebagainya.

Kesimpulannya, terdapat spektrum hukum yang luas yang mengatur perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.